TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN MASIH TINGGI, DPRD Jateng Gencarkan Kepatuhan Bayar Pajak

PURBALINGGA - Pemprov Jateng melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih memiliki 'pekerjaan rumah' yang sulit diselesaikan. Yakni, masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

 

Dicontohkan di Kabupaten Purbalingga, data Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPP) atau lebih dikenal dengan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menyebutkan, jumlah seluruh kendaraan bermotor hingga Mei 2023 sebanyak 464.086 unit. Dari angka itu, 420.137 unit sepeda motor dan 43.949 unit mobil.

 

Sementara, tunggakan PKB di Kabupaten Purbalingga pada 2022 sebanyak 32.246 unit dengan nilai tunggakan Rp 8,38 miliar. Pada 2023, ada 26.341 unit dengan nilai tunggakan Rp 7,60 miliar.

 

UPPD Kabupaten Purbalingga sendiri dituntut mampu mencapai target pendapatan daerah. Tercatat pada 2022 lalu, target yang dipatok sebesar Rp 100,21 miliar dan realisasi hingga Desember 2022 sebesar Rp 104,14 miliar atau 103,92%.

 

Sedangkan target pada 2023 ini, Rp 110 miliar dan realisasi hingga Mei 2023 sebesar Rp 40,78 miliar atau 37,07%.

 

 

Melihat kondisi masih besarnya tunggakan PKB itu, DPRD Jateng ikut berupaya agar angkanya dapat ditekan. Seperti dilakukan Anggota Komisi C (yang membidangi keuangan & pendapatan) DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo, yang hadir dalam kegiatan 'Sosialisasi Kepatuhan PKB, UPPD Kabupaten Purbalingga' di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga, belum lama ini.

 

Tema yang diambil dalam kegiatan itu, 'Semangat Kebersamaan & Gotong Royong untuk Membangun Jateng dengan Patuh PKB.' Pada kesempatan itu, ia mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya dalam pembayaran PKB. 

 

 

 

Dengan patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari situ, pemerintah daerah bisa melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

"Maka dari itu, jangan lupa bayar pajak kendaraannya karena hasilnya juga untuk mrmbangun daerah kita juga," pungkasnya. **