KONTENJATENG.COM - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menyoroti terkait stok beras di gudang Perum Bulog yang dinilai perlu segera disalurkan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir menyebut jika penyaluran terus berjalan lambat, maka negara berpotensi mengalami kerugian besar.
Tomsi menjelaskan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog masih tergolong sangat rendah. Padahal, keterlambatan distribusi bisa memicu harga beras di pasaran semakin naik.
“Kalau beras tidak disalurkan, atau disalurkan lambat, dampaknya harga beras jadi naik. Kita belum bisa menurunkannya,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan YouTube resmi Kemendagri RI, pada Selasa 19 Agustus 2025.
Selain menyebabkan harga pangan naik, lambatnya distribusi beras juga bisa merugikan negara. Tomsi mengingatkan, beras merupakan komoditas yang mudah rusak dan mengalami penurunan mutu jika terlalu lama disimpan.
“Beras ini ada masa simpannya. Kalau kelamaan di gudang bisa rusak, harganya turun, bahkan harus dibuang. Itu jelas akan merugikan negara,” ujarnya.
Program SPHP sendiri dijalankan mulai Juli hingga Desember 2025, dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras. Dengan hitungan itu, Bulog seharusnya menyalurkan sekitar 216.000 ton per bulan atau setara 7.100 ton per hari.
Kendati demikian, data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 38.111 ton. Angka ini setara hanya 2,94 persen dari target yang seharusnya. Provinsi Jawa Timur tercatat menjadi daerah dengan realisasi tertinggi.
Perihal itu, Tomsi menekankan, capaian ini jauh dari target minimal bulanan yang seharusnya 16,5 persen.
“Kalau realisasi baru 2,94 persen dalam sebulan, itu artinya sangat jauh tertinggal,” tegasnya.
Sekjen Kemendagri juga menyebut, distribusi beras per hari baru mencapai sekitar 1.200 ton. Angka ini masih jauh dari target 7.100 ton per hari yang ditetapkan.