Penagihan Pajak 'Door to Door' Dapat Sorotan

 

KONTENJATENG.COM - Upaya penagihan pajak secara door to door atau dari rumah ke rumah mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Provinsi Jateng.

 

Karena, Dewan menilai cara itu masih belum efektif untuk mengurangi angka piutang di tiap Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD).

 

 

Persoalan tersebut dibahas Komisi C, saat berdiskusi dengan UPPD Kota Salatiga, Selasa (15/11/2022).

 

Dalam paparan data yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jateng, penagihan pajak daerah melalui cara door to door realisasinya masih sangat rendah.

 

 

Dalam hal ini, Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, meminta ada evaluasi dalam program penagihan door to door.

 

Karena, secara data angka piutang pajak daerah hingga November masih sekitar 34% di seluruh UPPD di Provinsi Jateng.

 

“Itu perlu dievaluasi karena cara door to door ternyata belum efektif,” kata Bambang.

 

 

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Riyono menilai tidak efektifnya cara door to door itu bisa saja karena orang-orang yang menagih hanya dibayar Rp 10.000/objek pajak.

 

Menurut dia, jika cara itu ingin diteruskan, sebaiknya di lelang saja agar penagihannya lebih profesional.

 

 

“Jika bagus, ya sudah di lelang saja, nanti kan bisa dievaluasi, cara terbaik yang seperti apa. Di beberapa daerah, ada yang memakai jasa BUMDes dan Karang Taruna. Pasalnya, jika cuma dibayar Rp 10.000 per orang atau Rp 100.000 per orang untuk 10 objek sesuai pergub, hal itu sudah nggak efektif,” kata Riyono.

 

 

Menanggapi persoalan itu, Lilik Henry Ristanto selaku Kabid Retribusi & Pendapatan Lain Bappenda Provinsi Jateng menjelaskan program door to door itu sebenarnya hanya mengantarkan surat penagihan dan bukan untuk membayar di tempat. Hal tersebut sesuai dengan pergub yang ada.

 

“Meski begitu, kami tetap berupaya untuk menggenjot penerimaan pendapatan dari pajak daerah,” kata Lilik. (**)