“Ini BPKP sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Ini hasil perhitungan BPKP. Di sini banyak disebutkan tepat waktu, tepat sasaran, harganya normal. Ini resmi ada semua kata-kata itu,” paparnya.
“Dan ini sudah dicek ke lebih dari 20 provinsi, berapa persen guru yang terima laptop itu? Berapa persen murid? Berapa persen kepala sekolah? Di sini ada analisanya semua sampai angka-angka semua,” kata Hotman.
Hasil audit dari BPKP itu, kata Hotman mendapatkan hasil yang memuaskan dari para guru.
“Kalau ternyata tidak ada kerugian negara, kata BPKP tidak ada korupsi,” tegasnya.
Sebut Kasus Nadiem Sebagai Kasus Teraneh
Menjadi tim pengacara Nadiem, Hotman pun menyebut bahwa persoalan hukum yang dihadapi Nadiem adalah sesuatu yang aneh.
“Ini benar-benar kasus teraneh yang pernah saya temukan selama 43 tahun sebagai pengacara,” sambungnya.
“Kunci korupsi itu ada hitung-hitungan kerugian negara dan itu harus ada sebagai minimum alat bukti sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ini sudah dihitung BPKP, BPKP menyatakan tak ada kerugian negara. Kalau harga normal berarti nggak ada kerugian negara,” terangnya.
Hotman Ingatkan BPKP soal Hasil Audit
Hotman lantas mengingatkan BPKP tentang hasil yang ia miliki jiki nantinya menerima permintaan untuk melakukan audit oleh pengadilan.
“Saya mengimbau pada pimpinan BPK dan BPKP kalau nanti diminta Kejaksaan membuat hitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook, jangan lupa hasil karyamu yang menyatakan di sini harga normal semuanya, yaitu tahun 2020, 2021, 2022 oleh BPKP,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Dukung Pengembangan Produk-Produk UMKM, Pemkot Pekalongan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Sejumlah Pelaku UMKM di Kota Batik
DLH Semarang Kampanyekan World Cleanup Day di CFD Simpang Lima
DPRD Jateng Dukung Program Internet Gratis, 327 Desa Jadi Prioritas 2025
Kantor Imigrasi Semarang Hadirkan Layanan ITAS di Luar Kantor untuk WNA
Antusias Tinggi, Eazy Paspor Imigrasi Semarang Diminati Calon Jemaah Umrah
Mohammad Saleh Dorong Pesantren Ikut Bangun Industri dan Pertanian Jawa Tengah
DPRD Jateng Sambut Baik Perpres PLTSa, Sampah Jadi Energi Ramah Lingkungan
Paripurna Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2026, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Sampaikan Jika Peningkatan Pendapatan Daerah Akan Direalisasikan
Anies Baswedan Sebut Pekerjaan Informal Makin Banyak Terisi karena PHK Massal, Desak Pemerintah Perkuat Sektor Formal
Kata Menkeu Purbaya untuk Fresh Graduate dan Pencari Kerja di Tengah Laporan Bank Dunia soal Maraknya Pekerjaan Informal di Indonesia