• Selasa, 31 Januari 2023

Kamaruddin Minta KPK Periksa LHKPN Para Oknum Jaksa Nakal Kejati Jateng

- Sabtu, 3 Desember 2022 | 12:56 WIB
Kamaruddin Minta KPK Periksa LHKPN Para Oknum Jaksa Nakal Kejati Jateng
Kamaruddin Minta KPK Periksa LHKPN Para Oknum Jaksa Nakal Kejati Jateng

KONTENJATENG.COM - Dugaan percobaan pemerasan oleh oknum jaksa Kejati Jawa Tengah terhadap pengusaha Semarang, Agus Hartono, diduga tidak hanya dilakukan sekali saja. Tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang kali.

Oleh karenanya, pengacara kondang, Kamaruddin Simanjuntak meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para oknum jaksa yang diduga melakukan percobaan pemerasan tersebut.

Baca Juga: NONTON SADAKO DX FULL MOVIE, Mengungkap Misteri Dibalik Video yang Mengerikan

"Kami minta KPK memeriksa LHKPN para oknum jaksa itu. Karena diduga praktik yang dilakukan terhadap klien kami, Agus Hartono, sudah berulang kali dilakukan," kata Kamaruddin, dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu kordinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari, mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus, Andi Herman, dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.

Baca Juga: Program Kampus Mengajar di Grobogan Berikan Banyak Manfaat

Dugaan Kamaruddin bukan tanpa dasar. Ia mengatakan, telah menerima informasi intelijen di lapangan bahwa kekayaan para oknum jaksa tersebut tak sesuai LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

"Misal, jaksa Putri Ayu ini mobilitas ke kantor menaiki Fortuner VRZ dan gaya hidupnya sangat mewah. Itu informasi valid intelijen di lapangan," ujarnya.

Menurut Kamaruddin, dengan gaji sebagai penyelenggara negara di Kejati Jawa Tengah, maka tidak akan cukup untuk membeli mobil dengan harga sekitar Rp 600 juta tersebut.

"Termasuk juga mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjadi Sesjampidsus, patut diduga memiliki kekayaan yang melebihi LHKPN yang dilaporkan. Karena itu kami meminta KPK memeriksanya," tegasnya.

Halaman:

Editor: Arif Nugroho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Silmy Karim Ditunjuk Sebagai Dirjen Imigrasi

Selasa, 27 Desember 2022 | 21:38 WIB

RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-undang

Rabu, 7 Desember 2022 | 13:14 WIB
X