BANJARNEGARA - Kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai sekarang masih terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Baru-baru ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna RT.01 RW.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dengan tema 'Peran Pajak Kendaraan Bermotor Mewujudkan Disiplin Berlalu Lintas.'
Dihadapan warga desa, Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Banjarnegara Asnadi mengakui bahwa sampai sekarang pihaknya masih menggenjot penerimaan pendapatan dari PKB. Mengingat, masih rendahnya kesadaran warga dalam hal pembayaran pajak.
Pajak Daerah diantaranya PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari pajak tersebut, penerimaan pendapatan PKB pada 2021 sebesar Rp 71,40 miliar dari target Rp 77,20 miliar atau 92,48%.
Pada 2022, tercapai Rp 79,79 miliar dari target Rp 97,18 miliar atau 82,11%. Hingga 18 Juli 2023, baru tercapai Rp 48,54 miliar atau 45,47% dari target 106,76 miliar.
"Kami terus berupaya untuk mengejar target pajak itu seperti melakukan pendekatan persuasif (door to door) dengan wajib pajak, juga bekerjasama dengan beberapa pihak. Hal itu perlu dilakukan, mengingat pajak daerah juga untuk membangun daerah," kata Asnadi.
Sementara, Sekretaris Desa (Sekdes) Pagentan Umar Wasit berharap warga bisa lebih patuh lagi dalam pembayaran PKB. Karena, dengan kepatuhan tersebut, maka pembangunan desa pun semakin lancar.
"Mari, kita semua patuh bayar pajak kendaraan agar desa kita semakin berkembang lagi," kata sekdes.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo, yang hadir sebagai narasumber.
Dalam hal ini, ia juga menegaskan pembayaran PKB itu penting sehingga ia menyarankan UPPD Banjarnegara untuk lebih kreatif lagi mengupayakan penerimaan pembayaran PKB dari masyarakat.
"Memang soal bayar pajak itu sulit. Bahkan piutang pajak di Banjarnegara tergolong tinggi. Lihat saja di pedesaan, banyak motor-motor yang tidak ada plat nomornya," katanya, akrab dipanggil B.E.P.
Dikatakannya, upaya penagihan PKB itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya bekerjasama dengan perangkat desa. Ia menilai perangkat desa sangat memahami warganya, sehingga dibutuhkan pendekatan persuasif.
"Cara lainnya yakni, dengan menggandeng ormas. Karena, ormas itu memiliki jumlah anggota yang besar, seperti Pemuda Pancasila. Diharapkan, dengan kerjasama seperti itu, penerimaan PKB pun dapat meningkat," ujarnya.**
Artikel Terkait
DPRD Jateng: Bangun Hubungan Industrial yang Bermartabat
DPRD Jateng Dukung Proyek Ganepo Sragen
Permintaan Masyarakat Tinggi, DPRD Jateng Pantau Produksi Bata Ringan
DPRD Jateng Bangga Kaum Muda Mau Jadi Dalang
Susun Raperda SPJT, DPRD Jateng Diskusi bersama Semen Indonesia
Pansus 1 DPRD Jateng Diskusikan Tata Cara Pembentukan Propemperda
DPRD Jateng: Wisata Candi Harus Bisa Sejahterakan Masyarakat Sekitarnya
DPRD Jateng Tetap Meminta Dinkes Waspadai Hepatitis Akut
DPRD Jateng Meminta Pengawasan Kesehatan Ternak Perlu Dioptimalkan
Waspadai Kasus PMK, Pos Lalulintas Ternak Perlu Kerja Keras
DPRD Jateng: Dongkrak Ekonomi Masyarakat, Bank Jateng Harus Mampu Beri Manfaat Lebih
Kaum Muda Jangan Malu Jadi Petani !!
KARANGANYAR GUDANGNYA SENI TRADISIONAL
Anda Penyuka Paralayang? UJI ADRENALIN DI DESA WISATA SEGOROGUNUNG
Wow, Sekarang Ada Parlemen Remaja! Seperti Apa, SIMAK DISINI!!
INGAT!! Jalak Bali Perlu Kembali ke Habitatnya
Perlu Pemahaman Paradigma Berbasis HAM untuk Menekan Diskriminasi Pada Penyandang Disabilitas
Mengintip Rapinya Pengelolaan Museum HM. Soeharto
Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Semarang Lakukan Kunjungan ke RSUD KRMT Wongsonegoro
DPRD Jateng Sosialisasikan Tata Kelola Keuangan & Aset Daerah
TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN MASIH TINGGI, DPRD Jateng Gencarkan Kepatuhan Bayar Pajak
Pentingnya '4 Pilar Kebangsaan' dalam Kehidupan Bermasyarakat
Warga Desa Perlu Tahu soal Pelaporan Bantuan Keuangan
Pendapatan Belum Maksimal, Ayo Jangan Telat Bayar Pajak Kendaraan
Samsat Banjarnegara: 'Gelem Numpaki, Yo Wani Majeki'
Warga Desa Ramai-ramai Belajar Laporan Bantuan Keuangan
Kesadaran Masyarakat Masih Rendah, AYO BAYAR PAJAK MOTOR !
Bingung Bikin Laporan Keuangan? DPRD Sosialisasikan Sistematis Pelaporan